TAMANSARI || INVESTIGASInews – Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) terkait penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, menuai sorotan. Selasa (7/4/2026).
Kegiatan yang digelar tersebut dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Adapun Musdesus ini seharusnya menjadi forum transparan dalam menentukan warga penerima bantuan yang bersumber dari dana desa.
Namun, di balik pelaksanaan kegiatan tersebut, muncul dugaan sikap tertutup dari kepala desa yang dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik. Sejumlah awak media yang hadir untuk melakukan peliputan justru tidak mendapatkan akses wawancara maupun penjelasan resmi terkait hasil Musdesus.
Sikap tersebut memicu tanda tanya besar, mengingat penetapan KPM BLT merupakan hal krusial yang menyangkut hak masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses penyaluran bantuan.
“Kegiatan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, seharusnya pemerintah desa terbuka, bukan malah menghindar dari media,” ujar salah satu Jurnalis di lokasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Sukajaya terkait hasil penetapan KPM, karena Topik Hamid, Kepala Desa Sukajaya langsung berlalu pergi seolah dugaan sikap menghindari saat ingin diwawancarai.
Minimnya keterbukaan ini berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Pemerintah desa pun didorong untuk segera memberikan klarifikasi agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.
(WBS)
Posting Komentar